Wanda Dwi Ramadhan

AKS0 2014, Fakultas Vokasi , Universitas Airlangga

Waktu

SISTEM HUKUM DAN SUMBER HUKUM

diposting oleh wandadr-vokasi14 pada 24 March 2017
di Kuliah - 0 komentar

  1. A.    SISTEM HUKUM

      Prof. Soebekti, S.H., (dalam Seminar Hukum Nasional IV Maret 1979, Jakarta) berpendapat bahwa suatu sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut rencana atau pola, hasil dari penulisan untuk mencapai tujuan. Sistem hukum dapat diartikan sederet aturan yang disusun secara teratur berdasarkan berbagai paradigma atau pandangan, teori, asas dari berbagai ahli yang selalu memiliki perhatian khusus terhadap jalannya kehidupan masyarakat.

      Setiap sistem mengandung beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya dan dapat dikatakan  bahwa suatu sistem adalah tidak terlepas dari asas-asas yang mendukungnya.

 

  1. 1.      Macam-macam sistem hukum. 
    1. a.      Eropa Kontinental (Civil Law)

            Sistem hukum ini berkembang di negara-negara Eropa daratan yang sering disebut “Civil Law.” Sebenarnya semula berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisara Romawi  pada masa pemerintahan Kaisar Justianus Abad VI SM.

            Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa Kontinental ialah hukum memperoleh kekuatan megikat. Karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kondifikasi atau kompilasi tertentu.

            Sejalan dengan pertumbuhan negara-negara di Eropa, maka yang menjadi sumber hukumnya adalah undang-undang yang dibentuk oleh pemegang kekuasaan legislatif.

 

 

            Sistem hukum Eropa Kontinental penggolongannya di bagi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mencangkup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa/negara, serta hubungan antara masyarakat dengan negara.

  1. Hukum tata negara.
  2. Hukum administrasi negara.
  3. Hukum pidana.

            Sedangkan hukum privat mencakup peraturan-peraturann hukum yang mengatur tantang hbungan antara individu-individu dalam memenuhi kebutuhan hidup demi hidupnya.

  1. Hukum sipil.
  2. Hukum dagang.

 

  1. b.      Anglo Saxon (Common Law)

            Mulai berkembang pada Abad XI di Inggris yang sering disebut Common Law. Sistem hukum Anglo Saxon ini dalam perkembangannya melandasi pula hukum positif di negara-negara Amarika Utara, seperti Kanada dan beberapa negara Asia yang termasuk negara persemakmuran Inggris dan Australia, selain di Amerika Serikat sendri.

            Sumber hukum Anglo Saxon ialah putusan hakim/pengadilan. Melalui putusan-putusan hakim yang mewujudkan kepastian hukum, maka prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum dibentuk sehingga menjadi mengikat. Hakim berfungsi tidak hanya sebagai menetapkan dan menafsirkan peraturan hukum saja, melaikan juga membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat.

            Common law menganut satu doktrin “the doctrine of precendent/stare decisi” yang menyatakan bahwa dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus berdasarkan prinsip hukum yang sudah ada di dalam putusan hakim yang lain dari perkara sejenis sebelumnya (preseden). Dalam hal tidak ada putusan lain atau dianggap tidak sesuai dengan zamanya, maka hakim dapat menetapkan putusan baru berdasarkan nilai keadilan, kebenaran, dan akal sehat (common sense).

 

 

 

 

  1. c.       Sistem Hukum Adat

Sistem hukumm adat bersumber kepada peraturan-peraturan tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakat. Berdasarkan sumber dan tipe hukum adat di Indonesia, dibagi menjadi tiga kelompok.

  1. Mengenai tata negara (tata susunan rakyat).
  2. Mengenai warga (hukum warga). Pertalian anak (waris dan perkawinan), hukum tanah (hak ulayat tanah dan transaksi-transaksinya).
  3. Hukum mengenai delik (hukum pidana).

 

  1. d.      Sistem Hukum Islam

Sistem hukum ini semula dianut oleh masyarakat Arab sebagai awal timbulnya penyebaran Islam. Sistem hukum Islam bersumber pada:

  1. Al-Quran.
  2. Sunnah Nabi.
  3. Ijma.
  4. Qiyas.

Sistem huku Islam dalam Hukum Fikh terdiri dari dua:

  1. Hukum Rohaniah (Ibadat). Cara-cara menjalankan upacara tentang kepaktian terhadap Allah. (sholat, puasa, zakat, menunaikan ibadah haji).
  2. Hukum Duniawi. Muamalat, Nikah, dan Jinayat.

 

  1. B.     SUMBER HUKUM

      Sumber hukum artinya adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya.

      Sumber hukum menurut Prof. Dr. Sudikno, S.H., sering digunakan dengan beberapa arti:

  1. Sebagai asas hukum, sesuatu yang merupakan permulaan hukum. Misal, kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya.
  2. Menunjukkan sumber hukum terdahulu yang memberikan bahan-bahan kepada hukum yang sekarang berlaku.
  3. Sebagai sumber berlakunya, yang memeberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturannya. Misalnya, penguasa dan masyarakat.
  4. Sebagai sumber darimana hukum itu dapat diketahui. Misal, dokumen-dokumen, undang-undang, dan sebagainya.
  5. Sebagai sumber terbentuknya hukum atau sumber yang menimbulkan hukum.

 

  1. 1.      Sumber Hukum Materiil.

      Sumber hukum materiil adalh faktor-faktor yang turut serta menentukan isi hukum. Faktor-faktor yang turut serta menentukan isi hukum adalah faktor idiil dan kemasyaraktan.

      Faktor idiil adalah patokan-patokan yang tetap mengenai keadilan yang harus ditaati oleh para pembentuk undang-undang ataupun pembentuk hukum yang lain dalam melaksanakan tugasnya. Faktor kemasyarakatan adalah hal-hal yang benar-benar hidup di dalam masyarakat dan tunduk pada aturan-aturan yang berlaku sebagai petunjuk hidup masyarakat yang bersangkutan.

 

  1. 2.      Sumber Hukum Formal

      Sumber hukum formal adalah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal.

      Termasuk hukum formah ialah:

  1. Undang-undang.
  2. Kebiasaan.
  3. Yurisprudensi.
  4. Traktat (perjanjian antarnegara).
  5. Perjanjian.
  6. Doktriin.

Sumber : Inisiasi 4

 

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :   ">
   

Pengunjung

    56.418