Wanda Dwi Ramadhan

AKS0 2014, Fakultas Vokasi , Universitas Airlangga

Waktu

Mengenal Hukum

diposting oleh wandadr-vokasi14 pada 05 March 2017
di Kuliah - 0 komentar

Sekarang ini sangat banyak para ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai permasalahan hukum, sehingga tidak sedikit pula pendapat yang membahas mengenai deskripsi dari ilmu hukum sendiri. Salah satu pakar yang berpendapat adalah Satjipto Rahardjo yang mengemukakan pendapatnya mengenai ilmu hukum. Menurutnya ilmu hukum merupakan ilmu pengetahuan yang menjelaskan dan menelaah secara rinci hukum. Dari pandangannya ilmu hukum sendiri mencakup segala hal yang behubungan dengan hukum, sehingga dari pendapat tersebut kita bisa lihat cakupan dari ilmu hukum ini sangat luas bahkan ada yang berpendapat bahwa batas dari ilmu hukum tidak dapat ditentukan.

Selanjutnya ada juga pendapat dari J. B. Daliyo mengenai pengertian ilmu hukum yang menjelaskan bahwa ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang objek dari ilmunya adalah hukum itu sendiri. Karena itu ilmu hukum akan mempelajari dan mendalami segala seluk beluk mengenai hukum seperti asas-asas. Sejarah atau asal mula, sistem, perkembangan, fungsi, dan masih banyak lagi aspek yang terdapat didalam hukum itu sendiri. Ilmu hukum sendiri menelaah dan mengkaji hukum sebagai fenomena kehidupan manusia serta gejala pada kehidupan manusia di dunia ini.

Menurut J.  Daliyo untuk dapat mengetahui hukum secara mendalam, anda harus mempelajari mulai dari lahir, tumbuh, dan kemudian berkembang sampai sekarang ini.

Van Kan. Keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.

 Utrecht. Himpunan peraturan (baik berupa perintah maupun larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.

Wiryono Kusumo. Keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib di dalam masyarakat dan terhadap pelanggarnya umumnya akan dikenakan sanksi.

 Aristoteles.Rangkaian peraturan yang mengikat baik rakyat maupun penguasa atau hakim artinya hukum mengikat seluruh manusia tanpa kecuali.

 Samidjo, SH. Himpunan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat.

Leon Duguit. Aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu  diindahkan oleh suatu masyarakat  sebagai jaminan dari kepentingan bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.

Hugo de Groot.Peraturan tentang  perbuatan moral yang menjamin keadilan.

S.M. Amin, SH . Kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi.

 J.C.T. Simorangkir, S.H. Peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan tersebut mengakibatkan diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu.

Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H, L.L.M. Keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban dan keadilan yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaidah itu sebagai kenyataan.

Hans Kelsen. Hukum terdiri dari norma-norma bagaimana orang harus berperilaku.

Rudolf von Jhering. Keseluruhan norma/peraturan yang bersifat memaksa dan berlaku dalam suatu negara.

O. Notohamidjojo. Keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat Negara antarnegara, yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata tertib dan damai dalam masyarakat.

 Capitan. Keseluruhan daripada norma-norma yang secara mengikat mengatur hubungan yang berbelit-belit antara manusia dalam masyarakat.

 Prof. Mr. E,M. Meyers. Semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan dapat menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya.

Immanuel Kant. Keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.

Roscoe Pound. Sekumpulan penuntun yang berwibawa atau dasar-dasar ketetapan yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu teknik yang berwenang atas latar belakang cita-cita tentang ketertiban masyarakat dan hukum yang sudah diterima.

 Thomas Hobbes. Perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain.

Plato.Peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik atau sistematis yang mengikat masyarakat.

Abdulkadir Muhammad, S.H. Segala peraturan tertulis dan tidak tertulis dan di dalamnya mempunyai sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya.

Dari beberapa deskripsi dan juga pendapat yang dikemukaan oleh para pakar mengenai ilmu hukum diatas dapat kita simpulkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu pengetahuan yang objek kajiannya adalah segala macam aspek dari hukum itu sendiri, yang mana cakupan dari ilmu hukum sendiri sangatlah luas dan bisa dibilang tidak memiliki batasan yang jelas. Dalam hal ini membuat orang yang ingin mengetahui hukum secara mendalam harus mempelajari segala aspek mengenai hukum itu sendiri.

SUBJEK DAN OBJEK HUKUM

Subjek Hukum

Pembawa hak, yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban disebut subjek hukum. Jadi boleh dikatakan bahwa tiap manusia baik warga negara maupun orang asing dengan tidak memandang agama maupun kebudayaannya adalah subjek hukum.

Manusia sebagai pembawa hak (subjek) mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan tindakan hukum. Ia dapat mengadakan persetujuan, menikah, membuat wasiat dan sebagainya.

Di samping manusia pribadi sebagai subjek, terdapat pula badan-badan (kumpulan manusia) yang oleh hukum diberik status “persoon” yang mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia yang disebut badan hukum. Badan hukum sebagai pembawa hak yang tidak berjiwa dapat melakukan sebagai pembawa hak manusia, memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya. Manusia sebagai mahluk hidup yang berjiwa dan badan hukum yang tidak berjiwa dapat bertindak sebagai subyek hukum.

 

Pengertian Subjek Hukum

  • Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum.
  • Subjek hukum adalah sesuatu pendukung hak yang menurut hukum berwenang/berkuasa bertindak menjadi pendukung hak (Rechtsbevoegdheid)
  • Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban..

 

Pada dasarnya subjek hukum dapat dibedakan atas :

  1. Subjek Hukum Manusia (Natuurlijk persoan)

Adalah setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban. Pada prinsipnya orang sebagai subjek hukum dimulai sejak lahir hingga meninggal dunia.

  1. Subjek Hukum Badan Hukum (Rechtsperson)

Adalah suatu perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh hukkum dan mempunyai tujuan tertentu. Sebagai subjek hukum, badan hukum mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum yaitu :

·         Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya

·         Hak dan Kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para     anggotanya.

 

Badan hukum terbagi atas 2 macam yaitu :

  1. Badan Hukum Privat

Badan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang didalam badan hukum itu.

Dengan demikian, badan hukum itu merupakan badan swasta yang didirikan orang untuk tujuan tertentu, yakni mencari keuntungan, social, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan lain-lainnya menurut hukum yang berlaku secara sah.

Badan hukum privat, yang terbagi atas 2 tujuan :

a.    Tujuan tidak materialistik, seperti badan wakaf, yayasan social.

b.    Tujuan memperoleh laba, seperti PT, koperasi.

Menurut jenisnya terdiri atas :

a.    Koporasi.

b.    Yayasan

Menurut tata aneka warna hukum di Indonesia; terdiri atas :

a.    Menurut hukum Eropa.

b.    Menurut bukan hukum Eropa (Bumiputera)

c.    Menurut hukum adat

 

  1.  Badan Hukum Publik

Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya.

Contoh-contoh badan hukum: PT (Perseroan Terbatas), Yayasan, PN (Perusahaan Negara), Perjan (Perusahaan Jawatan), dan sebagainya.

Objek Hukum

Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum (manusia/badan hukum) dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum. Oleh karenanya dapat dikuasai oleh subyek hukum. Biasanya objek hukum adalah benda atau zaak. Pengetahuan tentang benda terdapat penjelasannya secara luas pada Buku II KUH Perdata tentang hukum kebendaan atau zaken recht yang berasal dari hukum barat.

Menurut Pasal 503,504 dan 505 KUH Perdata, benda dapat dibagi dalam beberapa kelompok :

Benda yang bersifat kebendaan, yang terdiri atas:

1.    Benda bertubuh (bergerak / tidak tetap seperti mobil, perhiasan, beras,minyak danlain-lain, serta tidak bergerak/tetap seperti rumah, sawah dan lain-lain).

2.    Benda tidak bertubuh seperti merek, paten, hak cipta dan sebagainya.

Berkaitan dengan manusia, seiring dengan perkembangan zaman telah terjadi perubahan yang sangat fundamental.  Beberapa abad yang lalu, dimana perbudakan masih terjadi, manusia terkadang dapat menjadi sebagai obyek hukum, yakni pada saat hak dan kewajibannya sebagai subyek hukum dicabut atau dilenyapkan. Namun seiring perkembangan demokrasi dan juga martabat manusia, maka pada zaman modern dimana sistem perbudakan sudah tidak diperkenankan lagi maka manusia tidak dapat lagi dijadikan sebagai obyek hukum. Jika hal tersebut terjadi maka dapat dikategorikan melanggar HAM. (H.M. Aiz Muhadjirin,SH,MH)

Objek hukum dibedakan karena :

·         Bezit (kedudukan berkuasa)

·         Lavering (penyerahan)

·         Bezwaring (pembebanan)

·         Daluwarsa (Verjaring)

Contohnya :  benda-benda ekonomi, yaitu benda-benda yang untuk dapat diperoleh manusia memerlukan “pengorbanan” dahulu sebelumnya.

Hal pengorbanan dan prosudur perolehan benda-benda tersebut inilah yang menjadi sasaran pengaturan hukum dan merupakan perwujudan dari hak dan kewajiban subjek hukum yang bersangkutan, sehingga benda-benda ekonomi tersebut menjadi objek hukum. Sebaliknya benda-benda non ekonomi tidak termasuk objek hukum karena untuk memperoleh benda-benda non ekonomi tidak diperlukan pengorbanan mengingat benda-benda tersebut dapat diperoleh secara bebas.

Akibatnya, dalam hal ini tidak ada yang perlu diatur oleh hukum. Karena itulah akan benda-benda non ekonomi tidak termasuk objek hukum. Misalkan sinar matahari, air hujan, hembusan angin, aliran air di daerah pegunungan yang terus mengalir melalui sungai-sungai atau saluran-saluran air.

Untuk memperoleh itu semua kita tidak perlu membayar atau mengeluarkan pengorbanan apapun juga, mengingat jumlahnya yang tak terbatas dan selalu ada. Lain halnya dengan benda-benda ekonomi yang jumlahnya terbatas dan tidak selalu ada, sehingga untuk memperolehnya diperlukan suatu pengorbanan tertentu, umpamanya melalui, pembayaran imbalan, dan sebagainya.

Akibat hukum ialah segala akibat.konsekuensi yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Akibat hukum inilah yang selanjutnya merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban lebih lanjut bagi subjek-subjek hukum yang bersangkutan.

 

UNSUR-UNSUR HUKUM

  1. Peraturan mengenai tingkah laku dalam pergaulan masyarakat.
  2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
  3. Peraturan itu pada umumnya bersifat memaksa.
  4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

 

CIRI-CIRI HUKUM

  1. Adanya perintah dan/atau larangan.
  2. Perintah dan/atau larangan itu harus ditaati setiap orang.

 

TUJUAN HUKUM

Secara umum tujuan hukum dirumuskan sebagai berikut:

  1. Untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil.
  2. Untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu.
  3. Untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia.

 

Tujuan pokok dari hukum adalah terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Ketertiban adalah tujuan pokok dari hukum. Ketertiban merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia di manapun juga. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat diperlukan adanya kepastian hukum dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat, manusia tidak mungkin mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal.

Dengan demikian, tujuan hukum adalah terpelihara dan terjaminnya kepastian dan ketertiban. Selain itu, menurut Mochtar Kusumaatmadja, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan. Namun, keadilan itu sering dipahami secara berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya.

 

  • Teori Etis

Hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan terhadap apa yang etis dan apa tidak etis (Algra) Hukum bertujuan mewujudkan keadilan (Geny) Konsep Keadilan menurut Aristoteles:

-        Justitia Commutativa (sama rata, sama jumlah) Contoh: setiap orang mendapatkan 1 karung beras saat pembagian sembako.

-        Justitia Distributiva (proporsional sesuai hak) Contoh: setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menuntut ilmu, mendapatkan lapangan pekerjaan, dsb.

  • Teori Utilitis

Menjamin kebahagian yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyakbanyaknya (the greatest good of greatest number) – Jeremy Bentham.

  • Teori Campuran

-        Mochtar Kusumaatmadja, tujuan pokok hukum adalah ketertiban.

-        Purnadi & Soerjono Soekanto, kedamaian hidup antar pribadi dan ketenangan intern pribadi.

-        Soebekti, mendatangkan kemamkmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.

 

  1. 1.      PENGERTIAN ILMU HUKUM DAN PENGANTAR ILMU HUKUM 

      Ilmu Hukum 

Ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum dan khususnya mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya, ilmu hukum sebagai kaidah, ilmu hukum sebagi ilmu pengertian dan ilmu hukum sabagai ilmu kenyataan. Ilmu hukum itu sendiri adalah peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat, bersifat mengatur dan memaksa.

Curzon berpendapat bahwa ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum (Satjpto Raharjo, 1982:3). Ruang lingkup ilu hukum itu sangat kompleks, tidak hanya membicarakan tentang peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga sifat, perkembangannya dari masa lalu sampai sekarang, serta fungsi-fungsi ilmu hukum pada tingkat peradaban umat manusia. Jadi ilmu hukum tidak hanya mempersoalkan tatanan suatu hukum tertentu disuatu Negara. Dengan demikian dapat dikatakan dengan singkat bahwa obyek ilmu hukum ialah hukum dalam suatu fenomena dalam kehidupan manusia di mana saja dan kapan saja. Hukum itu sebagai fenomena universal dan bukan lokal atau regional (Satjpto Raharjo, 1982:3).

 

Pengantar Ilmu Hukum

Pengantar Ilmu Hukum (PIH) kerapkali oleh dunia studi hukum dinamakan “Encyclopaedia Hukum”, yaitu mata kuliah dasar yang merupakan pengantar (introduction atau inleiding) dalam mempelajari ilmu hukum. Dapat pula dikatakan bahwa PIH merupakan dasar untuk pelajaran lebih lanjut dalam studi hukum yang mempelajari pengertian-pengertian dasar, gambaran dasar tentang sendi-sendi utama ilmu hukum. Oleh karena Pengantar Ilmu Hukum ini sifatnya fundamental dalam mempelajari hukum, maka pemahaman yang seksama sangat diperlukan karena tidaklah mungkin dapat memperoleh pengertian yang baik tentang berbagai cabang ilmu hukum baik yang privat maupun yang publik.

 

PERBEDAAN PIH DAN PHI  

PIH (Pengantar Ilmu Hukum)  

Objek:             Mempelajari hukum secara umum (pengertian-pengertian pokok, disiplin hukum, dan asas-asas hukumnya).

Sifat:               Universal, tidak terikat ruang dan waktu, pengetahuan mengenai hukum secara umum di seluruh dunia.

Fungsinya:       Mendasari dan menumbuhkan motivasi bagi setiap orang yang akan mempelajari hukum.

 

 

 

PHI (Pengantar Hukum Indonesia)

Objek:             Hukum positif di Indonesia seperti pidana, perdata, HTN, HAN, dsb.

Sifat:               Terikat pada tempat dan waktu tertentu, cakupannya hanya di Indonesia.

Fungsinya;       Mengantarkan setiap orang yang akan mempelajari hukum posituf di Indonesia.

 

  1. 2.      PENGERTIAN DASAR DARI HUKUM

Semua hukum pasti mengatakan pengertian dasar ini, ada masyarakat hukum, subjek hukum, peranan hukum, peristiwa hukum, akibat/hubungan hukum, dan objek hukum – Prof. Agus Sardjono.

 

Metode Pendekatan Mempelajari Hukum

Terdapat 6 metode pendekatan hukum, yaitu:

  1. Metode Analisis: Berititik tolak pada suatu pandangan bahwa hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu, yaitu keadilan.
  2. Metode Analisis Normatif: Melihat hukum sebagai suatu aturan yang abstrak. Metode ini melihat hukum sebagai lembaga yang benar-benar otonom dan dapat dibicarakan sebagai subjek tersendiri, terlepas dari hal-hal lain yang berkaitan dengan peraturan-peraturan.
  3. Metode Sosiologis: Bertitik tolak dari pandangan yang melihat hukum sebagai alat pengatur masyarakat (as tool engenering social).
  4. Metode Historis: Metode yang mempelajari hukum dengan melihat sejarah hukum itu sendiri.
  5. Metode Sistematis: Metode yang mempelajari hukum dengan cara melihat hukum sebagai satu system yang terdiri dari sub-sub system. Misalnya: hukum pidana, perdata, HTN. Ilmu pengetahuan hukum dengan cara seperti ini disebut, systematiche rechtsweten schap.
  6. Metode Komparatif: Metode yang mempelajari hukum dengan membandingkan antara tata hukum yang berlaku di suatu negara tertentu dengan tata hukum yang berlaku di di negara lain baik di masa sekarang atau lampau.

 

DISIPLIN

Sistem ajaran mengenai kenyataan dan gejala-gejala yang dihadapi

  • Analitis:    Menganalisis, memahami, dan menjelaskan gejala-gejala yang dihadapi.
  • Preskriptif:           Terkandung nilai-nilai yang ingin dicapai.

 

DISIPLIN HUKUM

Disiplin (sistem ajaran mengenai kenyataan dan gejala-gejala yang dihadapi) yang menentukan apa yang seyogianya dilakukan (termasuk dalam disiplin preskriptif).

Ruang lingkup disiplin hukum:

- Filsafat Hukum

- Politik Hukum

- Ilmu Hukum

 

Filsafat Hukum:        Perenungan, perumusan, dan penyelarasan nilai-nilai.

Politik Hukum:          Kegiatan memilih nilai-nilai dan menerapkannya, fungsinya mengarahkan suatu sistem hukum tertentu sebagai pengarah kebijakan.

Ilmu Hukum:             Kumpulan dari berbagai cabang ilmu pengetahuan yang terbagi atas pengertian, kaedah, dan kenyataan.

  • Ilmu tentang pengertian, tentang pengertian-pengertian pokok dalam hukum (subjek hukum, perbuatan hukum, hubungan hukum dsb).
  • Ilmu tentang kaedah, hukum sebagai suatu norma/kaedah, berhubungan dengan dogmatik hukum dan sistematika hukum.
  • Ilmu tentang kenyataan, hukum sebagai perilaku atau sikap tindak, mencakup:

-        Sosiologi hukum, secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala sosial lain (Soerjono Soekanto).

-        Antropologi hukum, mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya, maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan/proses modernisasi (Charles Winick).

-        Psikologi hukum, mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan perkembangan jiwa manusia (Purnadi Purbacaraka).

-        Perbandingan hukum, metode studi hukum yang mempelajari perbedaan sistem hukum atau hukum positif antara negara yang satu dengan negara yang lain.

Sejarah hukum, asal usul terbentuknya dan perkembangan suatu sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu.

 

Sumber : PIH/PTHI Inisiasi 1

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :   
   

Pengunjung

    58.549